Pada hari Kamis, 22 Agustus 2024. Demonstrasi ini digelar di dua lokasi utama, yaitu Bundaran Gladak dan depan Gedung Balaikota Surakarta. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan dan kritik keras terhadap Dewan Eksekutif dan Badan Legislaslatif (Baleg) DPR RI serta dengan aparat kepolisian. Mayoritas peserta aksi adalah BEM, Cipayung Plus dan berbagai Elemen Masyarakat.
Demonstrasi dimulai sekitar pukul 13.00 hingga 18.00 di Bundaran Gladak dan Balai Kota Surakarta, Demonstran di isi dimana perwakilan mahasiswa dan masyarakat bergiliran menyampaikan orasi dan puisi. Salah satu orator, Reyhan dari Unisri, mengkritik Presiden Joko Widodo dan menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia telah mati karena dinasti politik yang dijalankan oleh Presiden, yang berasal dari Solo.
1. Aksi Demonstrasi:
- Aksi pada hari Kamis, 22 Agustus 2024, di Solo dengan dua lokasi utama: Bundaran Gladak dan depan Gedung Balaikota Surakarta.
- Demonstrasi ini merupakan protes terhadap revisi UU Pilkada yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Peserta Demonstrasi:
- Peserta aksi sebagian besar adalah mahasiswa dari berbagai universitas dan organisasi mahasiswa eksternal dan berbagai elemen masyarakat
3. Kritik terhadap Pemerintah:
- Demonstrasi ini berisi kritik keras terhadap keputusan rapat Baleg DPR RI dan tindakan Presiden Joko Widodo.
- Reyhan dari Unisri dalam orasinya menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia telah mati karena dinasti politik yang dijalankan oleh Jokowi.
- dalam aksi demonstrasi di Balai kota, Hafizt Ayatollah menyampaikan pada orasinya bahwa negara ini Merdeka bagi kaum-kaum elit, bagi masyarakat belum sama sekali merdeka.
4. Pergerakan Massa:
- Aksi pada 22 Agustus ,dimulai di Bundaran Gladak sekitar pukul 13.30, dengan orasi dan pembacaan puisi oleh perwakilan mahasiswa.
- Sekitar pukul 14.30, massa bergerak dari Bundaran Gladak menuju Gedung Balaikota Surakarta untuk melanjutkan aksi mereka.
5. Penyampaian Aspirasi:
- Di depan Gedung Balaikota Surakarta, para demonstran kembali berorasi dan menyampaikan aspirasi mereka, menuntut adanya perubahan dan penolakan terhadap revisi UU Pilkada.
- Tuntutan di DPRD
Penulis: Cendana Pers