Oleh: Andifa Nurasyam Zuhdi
Gambar by@ana_mvan
Setiap September, kita kembali dipaksa menonton tragedi yang tak pernah selesai: G30S/PKI. Namun luka sejarah ini bukan sekadar masa lalu yang kelam, melainkan cermin betapa negara gagal hadir untuk rakyatnya sendiri.
Sejak malam berdarah 30 September 1965, sejarah bangsa ini dipenuhi lubang gelap: dalang sebenarnya tak pernah jelas, aktor asing yang disebut-sebut ikut bermain tak pernah benar-benar diungkap, dan jutaan rakyat kecil menjadi korban politik kekuasaan tanpa proses hukum. Yang menyedihkan, sampai hari ini kebenaran tetap dikunci rapat di brankas negara, seolah sengaja disembunyikan agar luka itu terus jadi alat propaganda dan senjata politik setiap kali dibutuhkan.
Konspirasi paling nyata justru bukan soal siapa menembak siapa, tetapi siapa yang diuntungkan. G30S/PKI menjadi alasan bagi penguasa Orde Baru untuk membantai lawan politik, merampas tanah dan aset, dan menciptakan ketakutan massal yang membungkam rakyat selama lebih dari tiga dekade. Ada pula jejak campur tangan asing, CIA disebut mendukung operasi militer, Inggris diduga menyebarkan propaganda untuk melemahkan Sukarno, sementara negara ini memilih diam.
Hari ini, di bawah rezim yang mengaku reformis, keadilan bagi korban masih nihil. Negara tidak pernah serius mengusut dalang, tidak membuka arsip nasional, dan tidak memberi rehabilitasi yang layak kepada keluarga korban pembantaian pasca-65. Yang lebih memalukan, tragedi ini masih dijadikan alat jualan politik setiap musim pemilu. PKI yang sudah mati puluhan tahun tetap dihidupkan sebagai hantu untuk menakut-nakuti publik, sementara para elite menari di atas luka lama rakyat.
Rakyat kembali dikorbankan. Generasi muda dijejali propaganda hitam-putih dulu lewat film propaganda Orde Baru, sekarang lewat potongan konten media sosial yang tak kalah manipulatif. Tak ada ruang bagi rakyat untuk mengetahui sejarah utuh, apalagi ruang untuk bicara tentang kebenaran dan keadilan.
Sudah saatnya kita bicara terus terang: negara ini tidak pernah hadir sebagai pelindung rakyatnya dalam tragedi G30S/PKI. Negara justru menjadi bagian dari konspirasi—baik dengan diamnya, maupun dengan memelihara narasi tunggal yang menguntungkan penguasa.
Jika bangsa ini ingin sembuh dari luka berdarah 1965, negara harus berhenti bermain-main. Buka arsip rahasia, hadirkan pengadilan sejarah yang independen, dengarkan suara korban, berikan rehabilitasi, dan akui kesalahan. Dan yang tak kalah penting: rakyat harus berhenti diam, berhenti hanya jadi penonton sejarah yang dimanipulasi.
G30S/PKI adalah bukti bahwa ketika negara absen dan rakyat dibungkam, tragedi bukan hanya terulang, tetapi menjadi warisan trauma yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jika kita tidak menuntut kebenaran sekarang, maka kita sedang menggadaikan masa depan bangsa untuk kebohongan yang diwariskan oleh masa lalu.
Editor: Bidang Riset Pengembangan Keilmuan PC IMM Ahmad Dahlan Kota Surakarta