Penulis: Rahma Fitria Putri Maghrebi, S.H.
Di hadapan kita terbentang sebuah kanvas besar yang belum terisi penuh, menunggu setiap goresan kuas dari tangan anak bangsa. Kanvas itu adalah Indonesia Emas 2045, sebuah narasi besar tentang mimpi kolektif: mewujudkan bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur tepat satu abad setelah proklamasi kemerdekaan. Namun, mimpi bukanlah takdir yang datang dengan sendirinya. Ia adalah hasil dari sebuah peta jalan yang terencana, sebuah perjalanan panjang yang menuntut keberanian, komitmen, dan kerja keras dari setiap lini kehidupan. Setiap langkah yang diambil, setiap kebijakan yang dirumuskan, bahkan setiap tindakan kecil dari masyarakat, menjadi bagian dari goresan yang perlahan-lahan membentuk wajah masa depan bangsa. (Kementerian PPN/Bappenas, 2019)
Karya tulis ini bukan sekadar analisis, melainkan sebuah narasi perjalanan. Ia bercerita tentang sebuah bangsa yang berani berbenah diri. Dimulai dari fondasi demokrasi yang matang, di mana suara rakyat benar-benar menjadi penentu arah kebijakan, bukan sekadar riuh rendah dalam masa pemilu. Demokrasi yang matang bukan sekadar prosedur formal, namun sebuah sistem yang memberi ruang bagi partisipasi aktif masyarakat, menjamin akuntabilitas pejabat publik, dan menjamin transparansi di setiap lapisan pemerintahan. Di atas fondasi itu, kami membangun ekonomi yang mapan, menciptakan lapangan kerja yang luas, dan memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk sejahtera, tanpa kecuali. Ekonomi yang mapan berarti pertumbuhan yang stabil, distribusi yang merata, dan sistem yang mampu mengurangi kesenjangan sosial.
Tentu saja, perjalanan ini tidak akan selesai tanpa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan yang merata menjadi kunci, membuka pintu kesempatan bagi setiap anak Indonesia, di mana pun mereka berada, baik di kota maupun di pelosok. Pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, kreativitas, dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Lebih dari itu, narasi ini juga menyoroti bagaimana bangsa ini memastikan kebutuhan pokok yang terjangkau dan akses pelayanan kesehatan yang murah, mudah, dan cepat sebagai hak dasar yang tidak bisa ditawar-tawar. Setiap individu dapat merasakan keamanan pangan, energi, dan layanan medis yang memadai, tanpa harus terhalang oleh geografis, ekonomi, maupun status sosial.
Namun, jalan menuju Indonesia Emas 2045 penuh dengan tantangan. Diperlukan sebuah revolusi mental yang besar untuk melenyapkan korupsi yang hangus dari bumi pertiwi, karena korupsi bukan hanya menggerogoti sumber daya, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Narasi ini akan menggambarkan bagaimana kita memperkuat institusi yang transparan dan membersihkan lembaga-lembaga negara—mulai dari lembaga yudikatif yang bermarwah, eksekutif yang efektif, hingga legislatif yang responsif—agar kembali berkhidmat pada rakyat. Penguatan institusi ini menuntut integritas, akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang modern serta partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan bangsa. (Ridlo & Zein, 2018)
Dengan narasi ini, kita tidak hanya berharap, tetapi juga bertindak, menyuarakan setiap mimpi yang menjadi kenyataan. Setiap langkah strategi yang direncanakan dan setiap perubahan yang diterapkan adalah benang yang akan menyulam asa, membentuk pola, dan akhirnya menghasilkan kanvas Indonesia Emas 2045 yang utuh, indah, dan menakjubkan. Bangsa ini akan menjadi bukti bahwa mimpi besar dapat diwujudkan melalui kerja keras, kolaborasi, dan visi yang jelas, di mana setiap warga negara berperan sebagai pelukis masa depan, bukan sekadar penonton.
Visi Indonesia Emas 2045 adalah sebuah gagasan besar yang lahir dari cita-cita bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian pada saat Indonesia berusia seratus tahun. Konsep ini menekankan pentingnya pembangunan manusia, penguasaan teknologi, pemerataan ekonomi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Gagasan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan menghilangkan pengalaman panjang perjalanan bangsa, mulai dari masa kemerdekaan hingga era reformasi, di mana demokrasi dan pembangunan menjadi dua pilar utama yang terus diperjuangkan. (Zuhdi, 2024)
Dalam literatur pembangunan nasional, demokrasi dipandang sebagai fondasi penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang sehat. Demokrasi yang matang bukan sekadar prosedur pemilihan umum, namun juga mencakup partisipasi aktif masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat. Dengan demokrasi yang kuat, bangsa memiliki instrumen untuk mengendalikan kekuasaan agar benar-benar berpihak pada kepentingan publik, sekaligus menciptakan stabilitas sosial yang mendukung pembangunan jangka panjang. (Fauzia, 2016)
Selain demokrasi, literatur pembangunan juga banyak membahas pentingnya ekonomi yang mapan dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tidak lagi dapat dipahami hanya dari sisi peningkatan angka PDB, tetapi juga dari bagaimana hasil pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kajian-kajian pembangunan menekankan bahwa pertumbuhan yang tidak inklusif hanya akan melahirkan kesenjangan sosial, memperlebar jurang antara kota dan desa, serta memperkuat ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, pemerataan kesempatan, dukungan terhadap usaha kecil dan menengah, serta pemanfaatan teknologi menjadi hal yang esensial dalam strategi menuju Indonesia Emas.
Dalam konteks pembangunan manusia, pendidikan selalu ditempatkan sebagai kunci utama. Pendidikan yang merata dan berkualitas dipandang sebagai investasi jangka panjang yang menentukan arah kemajuan bangsa. Literasi global menegaskan bahwa keberhasilan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, pengembangan kreativitas, dan penguasaan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan pendidikan yang baik, setiap anak bangsa, di mana pun ia berada, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. (Mawardi, 2011)
Selain itu, keterjangkauan kebutuhan pokok dan akses pelayanan kesehatan yang murah, mudah, dan cepat merupakan aspek penting dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Inflasi harga bahan pangan, energi, dan layanan dasar dapat menggerus daya beli masyarakat, sementara akses kesehatan yang terbatas akan menjamin kualitas hidup. Strategi yang efektif mencakup subsidi kebutuhan pokok, distribusi yang efisien, digitalisasi layanan kesehatan, dan pembangunan fasilitas di daerah terpencil agar seluruh masyarakat dapat menerima layanan secara adil.
Teknologi yang merata juga menjadi faktor penentu dalam mempercepat pembangunan dan mengurangi keseimbangan sosial. Saat ini, keselarasan digital masih terlihat jelas antara kota dan desa, antara wilayah kaya dan miskin, bahkan di antara generasi muda. Pemerataan teknologi tidak hanya soal infrastruktur internet, tetapi juga literasi digital, akses informasi, dan peluang inovasi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selain pembangunan sosial dan ekonomi, pemberantasan korupsi dan penguatan institusi negara menjadi pilar yang tidak bisa diabaikan. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat, menghambat pembangunan, dan memperlebar kesenjangan sosial. Upaya pemberantasan korupsi harus didukung oleh transparansi, digitalisasi birokrasi, pengawasan publik, dan penegakan lembaga penegak hukum. Dalam konteks ini, lembaga yudikatif yang bermarwah dan eksekutif yang akuntabel memegang peranan penting dalam memastikan peraturan yang ditegakkan secara adil dan kebijakan publik dilaksanakan secara efektif. Demikian pula, lembaga legislatif harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui regulasi yang inklusif, berpihak pada kesejahteraan rakyat, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
Dengan menyatukan semua pilar ini demokrasi yang, mapan ekonomi, pendidikan merata, keterjangkauan kebutuhan pokok, layanan kesehatan berkualitas, pemerataan teknologi, pemberantasan korupsi, serta penguatan lembaga negara Indonesia akan mampu membangun narasi kebangsaan yang kuat, mempersiapkan generasi unggul, dan menapaki perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Peta jalan ini bukan sekedar dokumen visi, melainkan strategi nyata yang pengadaan pembangunan bangsa bahwa harus inklusif, berkeadilan, dan terfokus pada kualitas hidup setiap warga negara. (Fauzia, 2016)
Selain landasan demokrasi, ekonomi, dan pendidikan, narasi pembangunan Indonesia Emas 2045 juga menekankan pentingnya inovasi teknologi dan pemerataan akses informasi. Teknologi bukan lagi sekedar alat, tetapi menjadi Enabler utama untuk mempercepat pertumbuhan, memperluas kesempatan, dan mengurangi keseimbangan. Distribusi teknologi yang merata di seluruh wilayah Indonesia memungkinkan setiap anak bangsa, di kota maupun desa, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan digital, layanan kesehatan berbasis teknologi, dan peluang ekonomi baru. Literasi digital menjadi syarat mutlak agar setiap individu mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dan kritis, bukan sekadar konsumen pasif. (PARASWATI, 2024)
Dalam hal kesejahteraan sosial, keterjangkauan kebutuhan pokok dan akses kesehatan menjadi indikator penting. Program-program perlindungan sosial harus dirancang dengan pendekatan yang holistik dan adaptif, memperhitungkan dinamika inflasi, perubahan harga komoditas, dan kondisi demografis masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur kesehatan di daerah terpencil, penyediaan obat-obatan, serta digitalisasi layanan kesehatan dapat memastikan pelayanan tidak hanya cepat dan murah, tetapi juga berkualitas. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa setiap warga negara berhak atas hidup layak, sehat, dan produktif, sehingga mereka dapat berkontribusi optimal dalam pembangunan bangsa. (Tarmizi, 2023)
Pemberantasan korupsi tetap menjadi tantangan terbesar. Tidak cukup hanya memperketat regulasi, tetapi diperlukan perubahan budaya dan sistemik. Masyarakat harus dilibatkan sebagai pengawas aktif melalui transparansi informasi, sistem pengaduan yang efektif, dan edukasi anti-korupsi sejak dini. Lembaga negara pun harus didorong untuk menjadi lebih responsif dan adaptif, dengan mekanisme evaluasi kinerja yang jelas dan sanksi yang tegas. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi dan digitalisasi administrasi publik menjadi instrumen penting untuk menutup celah praktik korupsi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Selain itu, lembaga pembangunan yudikatif, eksekutif, dan legislatif yang kuat harus berjalan secara simultan. Lembaga yudikatif yang bermarwah mampu menegakkan hukum secara adil dan konsisten, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Lembaga eksekutif yang efektif dan akuntabel mampu melaksanakan kebijakan pembangunan dengan cepat dan tepat sasaran, sementara lembaga legislatif yang responsif memastikan regulasi berpihak pada kepentingan rakyat dan mendukung pencapaian target pembangunan jangka panjang. Sinergi lembaga antar ini menjadi kunci agar pembangunan nasional tidak terhambat oleh birokrasi yang tumpang tindih atau kebijakan yang tidak konsisten. (PARASWATI, 2024)
Perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 juga menuntut pembentukan karakter bangsa yang kuat. Revolusi mental menjadi kebutuhan strategis agar setiap warga negara mampu berpikir visioner, bertindak inovatif, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, gotong royong, serta tanggung jawab sosial. Pembangunan manusia yang berkarakter ini tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi dan inovasi teknologi, tetapi juga menumbuhkan solidaritas sosial yang menjadi perekat persatuan di tengah keberagaman.(Fauzi, 2024)
Dengan demikian, narasi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar visi jangka panjang, melainkan peta jalan nyata yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Dari demokrasi yang matang hingga teknologi yang merata, dari ekonomi yang mapan hingga pemberantasan korupsi, setiap langkah harus dirancang untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Tantangan yang kompleks menuntut strategi yang holistik, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen yang konsisten, sehingga mimpi besar ini dapat benar-benar terwujud dan diwariskan kepada generasi mendatang sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan unggul di kancah global.
Perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita besar yang tidak dapat dicapai secara instan. Ia membutuhkan komitmen kolektif, perencanaan yang matang, serta kesungguhan dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dari berbagai uraiannya, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pilar utama yang menjadi kunci keberhasilan, yaitu demokrasi yang matang, ekonomi yang inklusif, pendidikan yang merata, pelayanan kesehatan yang berkualitas, pemerataan teknologi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Landasan demokrasi menjadi kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Perekonomian yang mapan memastikan pertumbuhan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Pendidikan dan kesehatan yang merata membuka jalan bagi generasi unggul, sedangkan teknologi berperan sebagai akselerator pembangunan. Pada saat yang sama, pemberantasan persepsi dan penguatan institusi negara merupakan syarat mutlak agar kepercayaan masyarakat terjaga dan pembangunan berjalan efektif.
Editor: Bidang Riset Pengembangan Keilmuan PC IMM Ahmad Dahlan Kota Surakarta